Suka duka TKI/TKW diluar negeri

Berita Warga Indonesia dimalaysia

Penulis: Muhammad Iqbal, Mahasiswa Program Doktor Psikologi Universiti Kebangsaan

MalaysiaPada 7 Oktober 2007, pasukan Relawan Rakyat (Rela) menggerebek rumah seorang mahasiswa Indonesia yang sedang mengambil program master di Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka mendobrak pintu dengan tidak sopan. Mereka merusak pintu dengan alasan mencari pendatang asing tanpa izin (PATI). Keesokan harinya, istri seorang diplomat KBRI Kuala Lumpur ditahan di Pasar Chow Kit Kuala Lumpur dengan alasan kartu diplomat tersebut palsu. Perbuatan seperti itu sering dilakukan para Rela terhadap WNI di Malaysia. Intimidasi, pemukulan, perampokan, bahkan pemerkosaan terhadap WNI sering terjadi di Malaysia. Rela yang merupakan pasukan sukarelawan yang dibentuk Kementrian Dalam Negeri Malaysia yang berjumlah sekitar 400 ribu personel. Salah satu tujuan dibentuknya Rela adalah untuk menangkap pendatang asing tanpa izin (PATI). Mereka terdiri dari rakyat Malaysia yang sehari-harinya memiliki berbagai macam profesi, seperti sopir taksi, pensiunan tentara/polisi, pedagang, pekerja pabrik bahkan pengangguran. Dengan pelatihan yang diberikan, mereka mendapatkan seragam khusus, gaji bulanan, dan imbalan apabila mendapatkan seorang PATI senilai RM 80 atau senilai Rp200 ribu per PATI. Rela sering menimbulkan masalah dalam melaksanakan tugas karena kerap bertindak tidak profesional dan menyalahgunakan kekuasaan.Menurut data Migran Care 2005, tercatat 24 kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh Rela terhadap WNI di Malaysia. TKI ilegal vs majikan ilegalPermasalahan PATI di Malaysia terjadi karena kebijakan pemerintah Malaysia yang menggunakan standar ganda. TKI ilegal yang diburu para Rela sebenarnya tidak bisa bertahan kalau tidak ada majikan yang mempekerjakan mereka. Menurut data imigrasi Malaysia, dalam setahun mereka mendeportasi 40 ribu TKI ilegal, sedangkan sepanjang 2000-2007 baru seorang majikan yang dihukum karena mempekerjakan TKI ilegal. Itu menunjukkan kebijakan pemerintah Malaysia yang tidak mampu membendung pendatang ilegal dan tanpa disadari telah mengeksploitasi TKI ilegal untuk kepentingan ekonomi karena TKI ilegal dapat digaji dengan murah. Sebenarnya kalau mau serius memberantas PATI, pemerintah Malaysia seharusnya bertindak tegas kepada majikan. Kehadiran Rela yang mulai 'bergerak lincah' dalam beberapa tahun belakangan ini yang berpihak kepada kepentingan majikan tentunya telah mendiskriminasi dan menyalahgunakan kekuasaan. Salah satu penyebab terjadinya kesewenang-wenangan , yakni pemerintah Indonesia dalam Mou Pekerja Informal menyepakati paspor ditahan majikan sehingga hal itu sering disalahgunakan majikan untuk menekan dan mengintimidasi TKI. Karena dalam praktiknya, Rela tidak mengakui paspor foto kopi. Apabila TKI tertangkap, majikan enggan mengurus pembebasan para TKI sehingga banyak TKI yang ditahan Rela bukan karena tidak memiliki dokumen, melainkan paspor tersebut berada di tangan majikan. Peran KBRI dan KJRI perlu lebih ditingkatkan dalam melindungi WNI di luar negeri. Konsep perlindungan berbasis masyarakat perlu dilakukan dengan semua elemen masyarakat, seperti mahasiswa, paguyuban TKI, ekspatriat, dan WNI penduduk tetap, sehingga seluruh WNI di Malaysia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan WNI lainnya. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat di Malaysia, Rela akan berhati-hati dalam memperlakukan TKI.Perlakuan sewenang-wenang sering terjadi karena rendahnya harkat dan martabat kita di mata rakyat Malaysia. Untuk itu, diperlukan, tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah untuk menyikapi pelanggaran HAM terhadap TKI. Pemerintah perlu mengubah MoU dengan menghapuskan klausa paspor ditahan majikan sehingga TKI dapat bekerja dengan leluasa dan perlakuan majikan akan lebih baik karena mereka akan khawatir kalau tidak memberikan perlakuan yang baik TKI akan lari. Itu dilakukan untuk menghindari tindakan semena-mena Rela terhadap TKI. Presiden harus berani melindungi WNI di Malaysia secara tegas dan terbuka karena selama ini diplomasi yang dilakukan pemerintah terhadap Malaysia bersifat basa-basi dan tidak maksimal.Pemerintah sebaiknya segera mengirim duta besar luar biasa berkuasa penuh ke Malaysia yang hampir setahun kosong, penulis tidak sependapat dengan beberapa opini yang memberikan statement menarik dubes ataupun menunda pengiriman dubes karena secara politis tidak menguntungkan TKI di Malaysia. Penundaan tersebut hanyalah kepentingan sesaat dan tidak memiliki implikasi yang positif bagi nasib jutaan TKI di Malaysia yang mengharapkan perlindungan maksimal. Diharapkan, dengan kehadiran Dubes baru, ada nuansa segar dalam memperjuangkan nasib TKI di negeri Jiran dari tindakan semena-mena Rela dan aparat hukum Malaysia lainnya,

Wallahualam,